BERANDA KALBAR – Polemik menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kalimantan Barat (Kalbar) 2026 memasuki babak baru.Sebanyak enam Pengurus Kabupaten (Pengkab) PASI menyatakan menolak menghadiri Musprov PASI Kalbar yang dijadwalkan berlangsung 29 September 2026.
Keenam wilayah tersebut yakni Sanggau, Mempawah, Melawi, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Sintang.Sikap tersebut disampaikan setelah proses penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum PASI Kalbar menuai keberatan dari kubu pendukung Thomas Budiman.
Perwakilan Pengkab PASI Sanggau, Abdul Rahim, mengatakan keputusan untuk tidak menghadiri Musprov merupakan langkah yang diambil setelah pihaknya mencermati rangkaian proses persiapan Musprov.
“Kami menilai Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) PASI Provinsi Kalbar bekerja tidak netral, tidak transparan, dan cacat hukum. Proses verifikasi Pengkab maupun bakal calon dilakukan secara tertutup dan tebang pilih demi menjegal calon tertentu,” tegas Abdul Rahim saat menyampaikan keterangan atas nama kubu pendukung Thomas Budiman, Sabtu (26/9/2026).
Polemik tersebut mencuat setelah TPP menyatakan hanya Ongky Lesmana yang memenuhi persyaratan sebagai calon tetap Ketua Umum PASI Kalbar periode 2026–2030. Thomas Budiman dinyatakan tidak lolos verifikasi.
TPP menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan persyaratan administrasi dan dukungan calon.Kubu Thomas kemudian mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut ke PASI Pusat.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Thomas menyatakan keberatan karena menilai persyaratan yang menjadi dasar keputusan tidak sejalan dengan dukungan yang telah diklaimnya.Menurut Abdul Rahim, persoalan tidak hanya berkaitan dengan hasil verifikasi bakal calon.
Ia juga mempersoalkan respons pimpinan PASI Kalbar dan TPP terhadap upaya mediasi yang dilakukan KONI Kalbar.Abdul Rahim menyebut KONI Kalbar telah melayangkan panggilan sebanyak dua kali untuk membahas persoalan yang berkembang. Namun, menurutnya, panggilan tersebut tidak dihadiri pihak yang dipanggil.
“Ini tindakan yang sangat memalukan dan mencederai etika organisasi. Panggilan resmi dari KONI Kalbar sampai dua kali diabaikan begitu saja tanpa alasan jelas. Ini bukti nyata bahwa mereka tidak menghormati KONI dan tidak punya niat menyelenggarakan Musprov yang adil serta demokratis,” lanjutnya.Sikap enam Pengkab tersebut diambil oleh Abdul Rahim bersama Hadiansyah dari Mempawah, Abang Safter Irhandi dari Melawi, Isamuddin dari Kubu Raya, Wirjo Suralim dari Kayong Utara, dan Yogie Mubarok dari Sintang.
Mereka menilai pelaksanaan Musprov dalam kondisi seperti sekarang berpotensi menimbulkan persoalan terhadap legitimasi hasil musyawarah.Namun, tudingan tersebut masih menjadi bagian dari sengketa internal organisasi.
Ketua Steering Committee (SC) Musprov PASI Kalbar, Herman Hofi Munawar, sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda terkait posisi KONI dan organisasi cabang olahraga. Ia menilai hubungan KONI dengan induk organisasi cabor memiliki kewenangan masing-masing dan mempertanyakan dasar pemanggilan KONI terhadap Ketua Umum Pengprov PASI serta TPP.
Atas kondisi tersebut, enam Pengkab PASI Kalbar menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mereka mendesak KONI Kalbar mengambil sikap dengan menunda atau membatalkan pelaksanaan Musprov PASI Kalbar sampai persoalan TPP diselesaikan dan tim tersebut diganti dengan pihak yang dinilai lebih netral.
Kedua, mereka meminta Pengurus Besar (PB) PASI di Jakarta turun tangan dan mengambil alih pelaksanaan Musprov PASI Kalbar.Ketiga, mereka mendesak adanya pertanggungjawaban dari Ketua PASI Provinsi Kalbar dan Ketua TPP terkait ketidakhadiran dalam panggilan KONI Kalbar yang mereka persoalkan.Sementara itu, proses Musprov sendiri tetap menjadi agenda yang dijadwalkan dalam rangka menentukan kepengurusan PASI Kalbar periode 2026–2030.
Berdasarkan hasil verifikasi TPP yang telah diumumkan, Ongky Lesmana menjadi satu-satunya calon tetap setelah Thomas Budiman dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.Situasi tersebut membuat pelaksanaan Musprov PASI Kalbar kini berada dalam sorotan. Di satu sisi terdapat keputusan TPP mengenai hasil verifikasi calon.
Di sisi lain, muncul keberatan dari kubu Thomas Budiman dan sikap enam Pengkab yang menyatakan tidak akan menghadiri Musprov.
Bagi enam Pengkab tersebut, persoalan yang mereka persoalkan bukan sekadar soal siapa yang maju sebagai calon ketua, tetapi menyangkut proses dan legitimasi musyawarah organisasi.
Mereka meminta seluruh persoalan diselesaikan terlebih dahulu agar Musprov dapat berlangsung dengan mekanisme yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
